Perusahaan Asuransi harus Lakukan Tata Kelola yang Baik

Askrindo Gelar Webinar Tata Kelola yang Baik & Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Industri Asuransi di Indonesia

BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo), anggota Holding Perasuransian dan Penjaminan Indonesia Financial Group (IFG), menyelenggarakan webinar dalam rangka pembahasan mengenai tata kelola dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam industri Asuransi.

Webinar yang berlangsung pada hari Rabu 15 Desember 2021 lalu diikuti oleh sekitar 300 peserta dari perusahaan yang berada di dalam klister Asuransi dan Dana Pensiun.

Dalam dunia asuransi, Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap industri keuangan baik bank maupun non-bank termasuk perusahaan asuransi telah mengeluarkan Peraturan OJK No. 73/POJK.05/2016 (untuk kemudian disebut POJK 73) tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (untuk kemudian disebut UU Asuransi).

Pemerintah sebagai regulator melalui UU Asuransi dan POJK 73 hadir untuk menjaga dan menjamin industri asuransi berjalan dengan baik dan teratur. Dengan menerapkan tata kelola dan prinsip kehati-hatian diharapkan dapat menciptakan iklim manajemen perusahaan yang kompetitif dan terorganisir sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat antar perusahaan asuransi.

Mengingat belakangan ini ada berapa  perusahaan asuransi yang tersangkut kasus hukum. Dan tentu saja hal itu tidak lepas dari penerapan tata kelola dan prinsip kehati-hatian yang kurang diperhatikan oleh perusahaan asuransi.

Maka, sehubungan dengan hal ini berlangsung  kegiatan Seminar di bidang hukum yang dilaksanakan secara daring atau virtual (Webinar) yang bertema “Tata Kelola yang Baik dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Industri Asuransi.

Qoala Berikan Asuransi Perlindungan iPhone 13 Gratis untuk Setiap Pre-Order di Digimap dan mE Gallery

Adapun narasumber pada Webinar ini menghadirkan Feri Wibisono, SH , C.N (Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara); Heddy Agus Pritasa (Wakil Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia bidang Hubungan Internasional), dan moderator oleh Kun Wahyu Wardana selaku Direktur Kepatuhan, SDM & Manajemen Risiko PT Askrindo. Acara dihadiri oleh Direktur Utama PT Askrindo, Priyastomo dan dibuka oleh Direktur Keuangan & Umum Indonesia Financial Group, Rizal Ariansyah.

Seperti diketahui, pertumbuhan asuransi umum mengalami perkembangan yang sangat pesat dan dinamis. Pertumbuhan ini harus diikuti oleh tata kelola dan prinsip kehati-hatian yang baik oleh perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha.

“Asuransi umum saat ini mengalami perkembangan pesat dan dinamis, tapi hal ini harus diikuti oleh tata Kelola yang baik oleh perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha,” kata Priyastomo, Direktur Utama Askrindo.

Priyastomo mengatakan, melalui otoritas jasa keuangan, pemerintah memiliki kewenangan dalam pengawasan industri keuangan baik bank dan non-bank. “Pengawasan terhadap industri keuangan baik dan bank dan non-bank termasuk perusahaan asuransi dengan mengeluarkan Peraturan OJK NO. 73/POJK.05/2016,” jelasnya.

Askrindo dan BAZNAS Gelar Operasi Katarak Gratis Warga Tidak Mampu di Jabodetabek

Sementara Heddy Agus Pritasa Wakil Ketua Hubungan Internasional – Asosiasi Asuransi Umum Indonesia mengatakan, bahwa penerapan tata Kelola yang baik pada perusahaan menjadikan kinerja perusahaan bisa terukur.

“Dengan tata Kelola yang baik meliputi pelaporan meliputi transparansi, self-assessment, rencana tindak (action plan) dan tindakan korektif (corrective action),” kata Heddy.

Menurut Feri Wibisono, SH, C.N,  Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dalam paparan makalahnya berjudul Mitigasi Resiko Hukum Keperdataan Korporasi dan Korupsi menegaskan bahwa diskresi, kekuasaan atau hak publik untuk bertindak dalam keadaan tertentu harus sesuai dengan penilaian dan hati nurani pribadi.

Feri mengatakan tentang wewenang Direksi untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam keadaan kepentingan yang memaksa dimana peraturan penyelesaian untuk masalah itu belum ada. Kemudian ada conditio sine quo non yang mendasarinya.

“Jadi harus tetap selaras dengan maksud ditetapkan kewenangan atau sesuai dengan tujuan akhir. Dan dalam pelaksanaannya haruslah tindakan yang sesuai dengan hukum,” tambah Feri. (BA-01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini